TUGAS MANDIRI
MATA KULIAH : ETIKA PROFESI
DISUSUN OLEH
1. ERAWATI HUTAGAOL (140810339)
2. ROY SANDER NATANAEL SIAHAAN (160810141)
3. MARIA MARPAUNG (140810061)
Eks Kepala Satpol PP Banyumas Divonis 14 Bulan Bui Terkait Suap Minimarket
Semarang - Hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi Semarang menjatuhi hukuman 14 bulan penjara kepada mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas, Rusmiyati. Ia terjerat kasus suap pembangunan 19 minimarket Indomaret di Banyumas.
Selain hukuman penjara, Hakim Ketua Sulistyono juga memberikan hukuman denda Rp 50 juta subsidair kurungan selama satu bulan. Vonis hakim tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu satu tahun penjara.
Sulistyo mengatakan terdakwa menyalahgunakaan jabatannya dalam pengurusan izin pembangunan 19 minimarket Indomaret yang seharusnya bukan menjadi wewenangnya.
"Terdakwa terbukti melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," terang Sulistyo di PN Tipikor Semarang, Rabu (13/5/2015).
Dalam perkara tersebut terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp 310 juta dalam waktu yang berbeda dari Asep Gunawan selaku Supervisor atau perwakilan PT IP Cabang Cirebon yang juga menjadi terpidana dalam kasus itu.
"Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya," tandasnya.
Atas vonis yang dijatuhkan hakim, terdakwa yang mengenakan kerudung merah muda itu menyatakan menerima putusan tersebut. Hal serupa juga diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Banyumas.
Diketahui dalam perkara itu Asep mengajukan izin pendirian 19 minimarket pada tahun 2012. Hingga tahun 2013, izin tersebut belum turun sehingga ia menghubungi Rusmiyati agar menjadi mediator kepada Bupati dan Sekda.
Asep kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Rusmiyati agar toko modern-nya tidak disegel. Untuk pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Rusmiyati menyerahkan Rp 19 juta untuk terdakwa Dwi Pindarto.
Selanjutnya pada bulan Juni 2014, Asep memberikan Rp 50 juta kepada Rusmiyati dengan alasan berpartisipasi pemenangan Pilpres untuk salah satu capres. Terdakwa lainnya, Djumeno kemudian menerbitkan surat rekomendasi izin Usaha Toko Modern (UTM) sebanyak 19 Indomaret yang melanggar Garis Sepadan Bangunan.
DAFTAR PUSTAKA
https://www.facebook.com/satpolppkaltim/posts/759175977475641
http://www.jawapos.com/read/
Selain hukuman penjara, Hakim Ketua Sulistyono juga memberikan hukuman denda Rp 50 juta subsidair kurungan selama satu bulan. Vonis hakim tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu satu tahun penjara.
Sulistyo mengatakan terdakwa menyalahgunakaan jabatannya dalam pengurusan izin pembangunan 19 minimarket Indomaret yang seharusnya bukan menjadi wewenangnya.
"Terdakwa terbukti melanggar pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," terang Sulistyo di PN Tipikor Semarang, Rabu (13/5/2015).
Dalam perkara tersebut terdakwa terbukti menerima uang sebesar Rp 310 juta dalam waktu yang berbeda dari Asep Gunawan selaku Supervisor atau perwakilan PT IP Cabang Cirebon yang juga menjadi terpidana dalam kasus itu.
"Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil atau penyelenggara terbukti menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatannya," tandasnya.
Atas vonis yang dijatuhkan hakim, terdakwa yang mengenakan kerudung merah muda itu menyatakan menerima putusan tersebut. Hal serupa juga diungkapkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Banyumas.
Diketahui dalam perkara itu Asep mengajukan izin pendirian 19 minimarket pada tahun 2012. Hingga tahun 2013, izin tersebut belum turun sehingga ia menghubungi Rusmiyati agar menjadi mediator kepada Bupati dan Sekda.
Asep kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Rusmiyati agar toko modern-nya tidak disegel. Untuk pengurusan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup Rusmiyati menyerahkan Rp 19 juta untuk terdakwa Dwi Pindarto.
Selanjutnya pada bulan Juni 2014, Asep memberikan Rp 50 juta kepada Rusmiyati dengan alasan berpartisipasi pemenangan Pilpres untuk salah satu capres. Terdakwa lainnya, Djumeno kemudian menerbitkan surat rekomendasi izin Usaha Toko Modern (UTM) sebanyak 19 Indomaret yang melanggar Garis Sepadan Bangunan.
KODE ETIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1. Wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Wajib menjunjung tinggi Pancasila dan Undang - undang Dasar Republik Indonesia.
3. Wajib menjunjung tinggi sumpah Pegawai Negeri Sipil.
4. Wajib menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Wajib berpakaian rapi, lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Wajib menjunjung tinggi Norma hukum, Agama, Hak azasi manusia, dan Norma Sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
7. Wajib bersikap sopan, ramah dan menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat.
8. Wajib menjaga citra dan kehormatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah.
9. Wajib meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
11. Wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran.
12. Wajib tidak melakukan transaksi jual beli dan atau menjadi pengguna barang/obat terlarang.
13. Wajib menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, bangsa dan negara.
14. Wajib bekerja sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Wajib mematuhi jenjang kewenangan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
16. Wajib melaksanakan perintah atasan dan tidak menyalahgunakan wewenang.
17. wajib tidak menjual-belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau barang berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah. ( sumber H. Aruman, S.Sos, M.Si )
1. Wajib beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Wajib menjunjung tinggi Pancasila dan Undang - undang Dasar Republik Indonesia.
3. Wajib menjunjung tinggi sumpah Pegawai Negeri Sipil.
4. Wajib menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Wajib berpakaian rapi, lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Wajib menjunjung tinggi Norma hukum, Agama, Hak azasi manusia, dan Norma Sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat.
7. Wajib bersikap sopan, ramah dan menumbuhkan rasa simpati dan empati kepada masyarakat.
8. Wajib menjaga citra dan kehormatan lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemerintah Daerah.
9. Wajib meningkatkan kemampuan demi profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
11. Wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan dan kebenaran.
12. Wajib tidak melakukan transaksi jual beli dan atau menjadi pengguna barang/obat terlarang.
13. Wajib menjaga, memelihara dan meningkatkan rasa aman dan tentram bagi masyarakat, bangsa dan negara.
14. Wajib bekerja sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja.
15. Wajib mematuhi jenjang kewenangan berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku.
16. Wajib melaksanakan perintah atasan dan tidak menyalahgunakan wewenang.
17. wajib tidak menjual-belikan, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak maupun tidak bergerak, dokumen atau barang berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah. ( sumber H. Aruman, S.Sos, M.Si )
DAFTAR PUSTAKA
https://www.facebook.com/satpolppkaltim/posts/759175977475641
http://www.jawapos.com/read/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar